Beranda Kuta Raja Ismawardi PAN : AK Jailani Jangan Asal Bicara

Ismawardi PAN : AK Jailani Jangan Asal Bicara

384
0
BERBAGI

FOKUSACEH.COM, Banda Aceh – Berdasarkan laporan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banda Aceh, Dinas Satpol PP kota Banda Aceh bertindak cepat, dengan melakukan pengawasan terhadap usaha dengan nama wajib pajak Bugar Refleksi yang berada di jalan Panglima Polem, Rabu (6/9/2017).

Adapun wajib pajak yang tertunggak, jenis pajak Hiburan dan jenis pajak Refleksi yang sudah tertunggak selama (tiga tahun), usaha Bugar Refleksi ini dengan nama pemilik Abubakar Yunus. Satpol PP Kota Banda Aceh melalu Asisten Penyidik Satria,” melakukan olah TKP ternyata benar, usaha Bugar Refleksi telah menunggak pajak selama 3 tahun dengan jenis pajak Hiburan dan Reklame,” katanya.

Satria yang di dampingi Kabid Trantikbum, Hardi Karmy,SE, dan Ismawardi Syarbini Politisi PAN DPRK Banda Aceh mengatakan, menanggapi berita yang di akun Facebook milik saudara AK Jailani, yang mengatakan pemerintah kota Banda Aceh persis seperti preman dengan main segel tempat usaha tanpa adanya peringatan surat menyurat dan memanggil pemilik usaha untuk mencari solusi dan mengatakan pemerintah sekarang terlalu otoriter dalam memimpin kota Banda Aceh,” semua itu tidak benar, pernyataan Bung AK Jailani melalui akun Facebook nya, terlalu mengada-ada, mengatakan pemerintah kota Otoriter,” tambah satria.

Statment Akun Facebook AK Jailani | Foto:*ist

Berdasarkan pernyataan akun tersebut tentang penyegelan tidak benar, usaha Bugar Refleksi dalam pengawasan, terkait penunggaan pajak yang belum terbayar. adapun rincian pajak yang tertunggak, masa pajak Hiburan Februari 2016 – maret 2017 dengan tunggakan pajak sebesar Rp. 15.730.000,- dan pajak Reklame dengan jumlah tunggakan Rp. 31,957.566,- dengan tottal jumlah tunggakan Rp.47.687.566,-.pajak yang sudah dibayar oleh pihak pemilik sebesar Rp.15.730.000, periode Februari 2017 – Maret 2017.

Pihak pemilik usaha Bugar Refleksi sudah kita panggil dan berjanji akan mencicil pembayaran pajak yang tertunggak, sesuai peraturan perudang-undangan tentang perpajakan(UU.no 19), berdasarkan Qanun no.8 tahun 2011 tentang pajak Reklame dan Qanun no 10 tahun 2011 tentang pajak Hiburan.

” Jadi sekali lagi, akun yang menyatakan pemerintah kota Otoriter terhadap usaha masyarakat  tersebut tidak benar, dan langkah yang di lakukan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh sudah benar dan tepat berdasarakan surat dari BPKAD terhadap Usaha Bugar refleksi yang nenunggak pajak, bukan asal menyegel seperti pernyataan di akun tersebut.

Sementara Ismawardi Syarbini Wakil ketua  Komisi A mengatakan, buat AK Jailani yang mengunggah di Akun Facebook nya, ” jangan asal bicara, mengatakan pemerintah kota sebagai Preman lah, pemimpin otoriter lah, saya tegaskan kepada AK Jailani apabila menulis atau berbicara, harus ada data yang jelas(valid), maka dengan ini saya meminta kepada sdr AK Jailani jangan asal bicara, bak Pepatah” Mulutmu Harimaumu”, tegas Politisi PAN  Kota Banda Aceh ini. (akb/bandaaceh).