Beranda Nasional LEMKASPA : Ultimatum Pusat Terkait UUPA dan Bendera Aceh

LEMKASPA : Ultimatum Pusat Terkait UUPA dan Bendera Aceh

95
0
BERBAGI

FOKUSACEH.COM, Jakarta – Polemik Rancangan Undang-Undang Pemilu yang di sahkan oleh DPR-RI, telah melemahkan  Undang-undang Pemerintah Aceh. Menyikapai hal tersebut pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Jumat 25/08/2017 menggelar rapat khusus untuk melakukan langkah-langkah dalam upaya penyelamatan UUPA yang telah menghilangkan kewenangan Aceh yang mengatur tentang penyelenggara Pemilu. Hal tersebut terkait dengan pemberlakukan Undang-Undang Nomo 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Langkah DPR Aceh secara bersama-bersama melakukan gugat, mendapat dukungan penuh dari kalangan sipil. Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan Aceh-Lemkaspa secara penuh mendukung langsung pihak DPRA dalam mengajukan (yudicial review) gugatan Ke Makamah Konstitusi (MK).

Hal ini di sampai langsung Direktur LEMKASPA Samsul Bahri, dalam siaran press yang diterima redaksi pada 30/08/2017 dia menyatakan apa yang dilakukan DPRA harus kita dukungan demi kemajuan aceh kedepan, menurut Samsul dengan berlakunya UU Pemilu tersebut secara langsung mencabut dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Lebih lanjut Samsul Bahri menambahkan bahwa UUPA merupakan akad dasar atas lahirnya perjanjian damai yang disepakati antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pihak Pemerintah Indonesia atas konflik bersenjata selama 32 tahun. Jadi pihak pusat tidak bisa sembarangan membuat satu regulasi yang membuat UUPA lemah secara hukum, Aceh punya kekhususan sendiri yang telah disepakati secara bersama-sama. Kalau pun pihak Indonesia membuat suatu Rancangan Undang-Undang harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, tutur Samsul

Pada kesempatanya Samsul Bahri juga menambahkan bahwa persoalan yang menyangkut dengan Aceh harus segera di selesaikan. Bukan saja mengenai Undang-Undang Pemerintah Aceh. Namum permasalahan mengenai Lambang dan Bendera juga harus segera dituntaskan oleh pihak DPR Aceh bersama dengan Pemerintah Aceh dalam jangka waktu lima tahun kedepan.

Melalui siaran pressnya jebolan IPB ini juga menyatakan persoalan Aceh pasca MoU Helsingki masih banyak yang belum penuhi oleh pihak Pemerintah Indonesia. Saya menilai pihak Indonesia secara perlahan-perlahan dengan sengaja mengilangkan apa yang telah kita sepakati di atas meja perundingan. Ini merupakan salah satu bentuk “pelanggaran sepihak oleh indonesia” lebih lanjut samsul juga menyampaikan bahwa lahirnya UUPA dan segala kententuanya mempunyai legalitas yang resmi dan tidak melanggar konstitusional Negara Indonesia.

Direktur Lemkaspa dalam hal ini juga mengajak semua pihak, terutama kalangan sipil berserta seluruh masyarakat Aceh mari kita sama-sama untuk memperjuangkan apa yang telah kita sepakati hingga tuntas. Supaya masalah ini tidak berlarut-larut sampai puluhan tahun kedepan, dia juga menyampaikan bahwa persoalan UUPA sudah menguras energi selama 10 tahun terakhir.tutup Samsul. (akb/ril)