Beranda Feature Melihat Ganja Aceh Dalam Perspektif Struktural dan Kultural

Melihat Ganja Aceh Dalam Perspektif Struktural dan Kultural

132
0
BERBAGI
Foto : *ist

FOKUSACEH.COM – Fenomena ganja Aceh tak bisa dilihat secara parsial, sepihak dan timpang. Bagaimanapun, ganja dalam masyarakat Aceh memiliki konteks sejarah yg berserabut dengan kultur.

Jauh sebelum ganja masuk rumpun Narkotika, komponen obat yg dilarang keras oleh negara, masyarakat Aceh telah memanfaatkan ganja sbg bumbu masak.

Pemanfaatan ganja sebagai bumbu masak adalah cermin kultural, jejak sejarah yang tak bisa dihapus begitu saja. Artinya, ganja tidak bergeser begitu saja dalam konteks kesadaran masy Aceh menjadi komoditi narkotika, yg diikuti melambungnya harga jual ganja di pasaran Narkotika.

Di sini telah terjadi pergeseran nilai ganja, dari sekedar komoditi penyedap lokal kebutuhan masy kelas menengah ke bawah, menjadi penyedap sakau untuk kalangan kelas menengah atas, dan fungsinya yang tadi memperbaiki cita rasa makanan, justru kini perusak akal pikir.

Meskipun ada sisi Ironi, jika di Indonesia, ganja dilarang keras dikarenakan masuk kategori rumpun narkotika tadi, justru di beberapa negara tertentu, tanaman berbunga bintang kehijauan ini dilegalkan, karena fungsinya sbg material kebutuhan pengobatan dan rumah sakit.

Dilematis memang, keberadaan ganja dalam konteks masy lintas global terutama regulasi struktural negara menyikapi tanaman yg kemudian justru menjadi simbol penyanyi legendaris Bob Marley ini. Ada yg melegalkan dan melarang. Persis spt fenomena LGBT, ada negara yg membolehkan ada yang melarang, bahkan mengutuk keras sebagai perilaku yg dianggap biadab dan cacat etika sbg makhluk normal.

Ganja Aceh
Kasus penemuan ganja Aceh yang kerap diiringi pemberitaan penangkapan jumlahnya dalam hitungan ton, bukanlah yang pertama untuk cukup melambungkan stereotipe ganja yg “terkutuk” dengan Aceh. Setidaknya, tercatat 3 wilayah penyuplai ganja berkualitas di Aceh, Lamteuba, Pulo Aceh dan Gayo Lues.
Kasus kasus pemburuan ganja telah melompati hampir dua dekade, dalam rangka pemburuan ganja dan petaninya.
Bahkan, negara kemudian membentuk badan resmi dan khusus dalam rangka melumpuhkan ganja dan pelakunya, yaitu BNN. Tugas lembaga ini seharusnya memang terfokus dalam rangka “memerangi” ganja dalam konteks struktural. Ironinya, hingga sekarang ganja tetap tumbuh dan dibudidaya. Bahkan, kabar tak sedap, dalam konteks memerangi ganja, negara justru terkesan belum terlalu serius.

Keterlibatan oknum aparat mendukung distribusi ganja menjadi cerita di kalangan masyarakat, belum lagi ada oknum aparat pemburu yang terlibat mengamankan distribusi ini. Jika ada yang tertangkap, ada kausalitas jejaring antara petani dan negara, yang hingga sekarang tak pernah tereksplore layaknya korupsi jejaring ini.

Secara logika dasar, kecanggihan teknologi seperti adanya kamera terbang ala drone, yg bisa digunakan untuk memantau area ganja sebelum panen dalam rimba lebat sekalipun, diikuti penyebaran pos2 aparat keamanan dgn informasi cukup, serta keberadaan lembaga BNN bertahun tahun, maka seyogjanya ganja dan jaringannya di Aceh telah tuntas tak berjejak.

Namun, yang muncul ke permukaan, “perang” dengan ganja semakin menjadi-jadi dan terkesan tak (akan) pernah tuntas seperti jaring labirin yang memang sulit dituntaskan atau sinetron yang memang butuh diputar hampir ribuan episode to memuaskan dahaga pasar.

Memang, dalam konteks agama, belum ada fatwa tegas pengharaman ganja oleh agamawan lokal di Aceh (catat : bukan lembaga agama resmi negara, MPU cs). Tentu, ini bagian sisi kultural yang menarik untuk dikaji, relasi tanaman khas Aceh ini dengan legitimasi kepercayaan dan ekonomi mereka.
Apalagi, tuntutan gaya hidup dalam perspektif ekonomi global dan kelas sosial yg semakin tinggi, menjadikan petani ganja sulit berhenti.

Tentunya, bukan hanya persoalan seperti yang saya sebut di atas, ada kondisi struktural yang mendukung “legalisasi” ganja secara terselubung. Kasus penangkapan ganja Lamteuba beberapa hari ini hanya secuil dari kasus fenomeja ganja Aceh, yang memang gagal dibaca oleh negara ketidaktamatan dan ketidakpatuhan petani ganja menghentikan distribusi tanaman ini.

Kasus Lamteuba, hanya secuill dari korban tak tuntasnya persoalan struktural dan kultural ganja. Toh, jika ditelisik, hanya 2 % dari penduduk Lamteuba yg menjadi aktor dalam fenomena ganja. Meskipun, bagi orang luar melihat hampir 100 % penduduk Lamteuba mendukung tanaman ini.

Persis seperti orang luar Aceh melihat masyarakat Aceh, seakan akan 100 % masyarakat Aceh bagian dari fenomena ganja. Bagi saya, kasus2 ganja di Aceh, hanya jejaring labirin bermuatan ekonomi, sosial dan politik yang menghubungkan kepentingan struktural dan kultural. Ia tak akan pernah tuntas, layaknya fenomena patologi sosial lain.

Yang dibutuhkan sebenarnya adalah niat tulus dari negara, memberantas sehabisnya atau sebaliknya memanfaatkan budi daya ganja untuk kebutuhan kesehatan dan lainnya. Toh secara kontestasi kapital, apa bedanya ganja dengan tembakau, keduanya berbahaya jika memang negara menempatkannya berbahaya. Bedanya, tembakau sarat kepentingan koorporat kelas menengah atas dan pemodal, ganja hanya ekonomi petak umpet akar rumput. Layaknya syariat Islam di Aceh, membidik terus menerus laku kaum akar rumput, dan membiarkan kelas menengah atas bebas dari bidikan rajam. (* Muhajir Al Fairusy )