Beranda Ekonomi Sinergi KNKS bersama IAEI Untuk Mendorong Indonesia Sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia

Sinergi KNKS bersama IAEI Untuk Mendorong Indonesia Sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia

85
0
BERBAGI

JAKARTABertempat di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) menyelenggarakan acara High Level Discussion (HLD) dengan tema “IAEI Mitra Strategis KNKS dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai pusat Keuangan Syariah Dunia” sehingga dengan acara ini Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dapat memberikan kontribusi nyata yang bermanfaat bagi umat, serta bagi Bangsa Indonesia pada umumnya. “Kita ingin apa yang kita kerjakan mempunyai manfaat besar, manfaat untuk umat. Karena mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim, maka kalau kita berkontribusi untuk umat, maka secara otomatis kita juga berkontribusi untuk Negara”, jelas Bambang Brodjonegoro, Ketua Umum IAEI.

Acara ini merupakan rangkaian kegiatan Silaturahim Kerja Nasional (Silaknas) IAEI dan Halal Bi Halal stakeholders ekonomi syariah, dimana sehari sebelumnya telah dilaksanakan peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Peresmian Pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara (27/7).

Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) merupakan organisasi para akademisi dan praktisi untuk melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan dan sosialisasi Ekonomi Islam yang dideklarasikan pada tanggal 3 Maret 2004 di Kampus Universitas Indonesia Salemba, setelah sehari sebelumnya menyelenggarakan Konvensi Nasional Ekonomi Islam di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta.

Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) bulan November lalu berdasarkan Perpres Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite tersebut merupakan lembaga non-struktural yang bertugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan bentuk upaya serius pemerintah mengembangkan ekonomi syariah yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Peraturan Presiden tersebut menetapkan bahwa KNKS akan menyelenggarakan empat fungsi utama diantaranya Pertama, pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah. Kedua, pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah. Ketiga, perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor keuangan syariah. Keempat, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah.

KNKS dibentuk untuk membangun sinergi antar-regulator, pemerintah, dan industri keuangan syariah dalam rangka mengembangkan keuangan syariah sehingga dalam acara High Level Discussion ini menghadirkan dari Dewan Pengarah sebagai pembicara diantaranya Prof. Bambang Brodjonegoro (Ketua Umum IAEI sekaligus Menteri Bappenas dan Sekretaris KNKS), Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin (Ketua Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia), Agus Martowardojo (Gubernur Bank Indonesia), dan Dr. Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner OJK) dan sebagai peserta dihadiri sebanyak 100 orang peserta yang terdiri dari para Rektor Perguruan Tinggi baik Negeri maupun swasta, Direksi Keuangan Syariah, Akademisi maupun praktisi keuangan syariah.

Sesuai dengan fungsi utama KNKS sehingga High Level Discussion merupakan acara strategis dalam rangka pemantapan masing-masing peran Dewan Pengarah agar lebih riil langkah yang akan dilakukan kedepan, maka beberapa pembahasan dalam acara High Level Discussion diantaranya Pertama pembahasan langkah konkrit yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna merealisasikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Kedua langkah konkrit yang dilakukan Bank Indonesia guna merealisasikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Ketiga, langkah konkrit yang dilakukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) guna merealisasikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Keempat, peran IAEI guna merealisasikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Kelima, Model Sinergis yang dapat dikembangkan KNKS guna merealisasikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.

Saat ini KNKS dalam proses pembentukan sekretariatan, dimana sekretariat KNKS sudah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dewan Pengarah KNKS sedang proses seleksi para eksekutif yang akan mengelola sekretariat harian. Semoga acara ini memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terutama membantu KNKS dalam merealisasikan tugasnya dengan dibantu dengan stakeholder ekonomi syariah jelas Bambang selaku Ketum IAEI, Menteri Bappenas dan Sekretaris KNKS. (ril)